METRO(GN) — Rapat tertutup selama hampir enam jam antara DPRD Kota Metro dan Wali Kota Metro berakhir tanpa hasil, tanpa kesimpulan, bahkan tanpa data. Kondisi ini memunculkan kemarahan publik, karena forum yang dibiayai uang rakyat justru diduga hanya menjadi ajang formalitas dan “silaturahmi”. Pada Rabu, (01/04/2026)
Alih-alih menghasilkan keputusan, pertemuan tersebut justru diakui belum memiliki dasar data yang jelas. Ketua DPRD Kota Metro bahkan secara terang-terangan menyatakan:
“Kami DPRD juga belum mendapatkan datanya. Makanya kita masih menunggu data atau bahan dari pihak eksekutif, Tunggu 3 hari kedepan” ucap ketua DPRD.
Pernyataan ini menjadi pukulan telak. Bagaimana mungkin rapat selama enam jam digelar, sementara data kunci yang menjadi inti persoalan justru belum dimiliki?
Lebih ironis lagi, ketika didesak soal substansi rapat, narasi justru berubah. Forum yang semula disebut sebagai pembahasan penting tiba-tiba disebut hanya sebagai ajang pertemuan biasa.
“Undangan ini adalah undangan silaturahmi,” ujar Ketua DPRD.
Pernyataan tersebut memantik kecurigaan serius. Apakah benar rapat berjam-jam dengan biaya negara hanya dijadikan ajang basa-basi?
Di sisi lain, Wali Kota Metro juga tidak memberikan penjelasan tegas. Bahkan saat ditanya soal penggunaan pinjaman Rp20 miliar, ia justru mengalihkan jawaban:
“Kalau secara rinci dan teknis nanti disampaikan oleh tim TAPD kami,” katanya.
Sikap saling menunggu dan saling lempar penjelasan ini memperjelas satu hal: tidak ada kesiapan, tidak ada transparansi, dan tidak ada keseriusan dalam menjawab pertanyaan publik.
Fakta paling krusial bahkan diakui secara terbuka:
“Sampai dengan hari ini kami belum dapat bahan itu… kami belum bisa menjawab.”
Jika demikian, publik berhak mempertanyakan:
Untuk apa rapat enam jam digelar jika DPRD sendiri mengaku belum pegang data?
Rapat yang seharusnya menjadi forum pengawasan justru berujung tanpa arah. Lebih dari itu, pernyataan “silaturahmi” menjadi simbol kuat bagaimana forum resmi berpotensi kehilangan substansi.
Kini publik tidak lagi sekadar bertanya, tapi mulai menilai:
Apakah ini bentuk kelalaian, atau memang ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi?
Jika rapat panjang yang dibiayai uang rakyat hanya menghasilkan ketidakjelasan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran—tetapi kredibilitas lembaga itu sendiri.(irul)
